Mahasiswa Vs DPRD

Oleh: Herlianto A

Sumber: gelora.com

Sebenarnya Mahasiswa tidak hanya sebagai pengontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh para anggota DPRD, tetapi lebih dari itu mahasiswa sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan. Dalam tahap ini mereka harus mampu menyiapkan diri untuk tampil lebih baik dari para birokrat yang saat ini tengah memimpin. Tentunya untuk bisa seperti itu tidak cukup hanya dengan gerakan ekstra parlementer yang dikenal dengan demonstrasi saja tetapi perlu meneropong lebih dalam apa sebenarnya yang dilakukan para DPRD, agar mendapat pemahaman yang komprehensif. Dan  dengan begitu mahasiswa tidak akan hanya siap dalam mengawasi tetapi juga siap untuk terjun sebagai pengganti mereka nantinya.

Semangat itulah yang hendak dibangun oleh Forum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) se-Jawa Timur yang di helat di Universitas negeri Malang kemaren. acara yang bertemakan “Optimalisasi gerakan mahasiswa dalam meneropong perjuangan legislatif daerah” ini mempertemukan para mahasiswa yang memiliki jabatan legislatif dikampusnya masing-masing dengan wakil DPRD kota kediri, H.Sholahuddin Fathurrahman S.Ac, SH. MH dan anggota DPRD kota Malang Komisi A Subur Priyono, SE. serta Jefri Hari Akbar ketua Aliansi Mahasiswa Jurusan Hukum Indonesia sebagai narasumber.

Penyampaian dari para praktisi ini cukup bagi para mahasiswa untuk tidak hanya memahami bahwa DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu dan memiliki  tiga fungsi; legislasi, pengawasan dan butgetting . sebagai DPRD tidak hanya dihadapkan pada tiga fungsi tadi tetapi jauh dari itu, ujian yang terberat adalah godaan-godaan praktek KKN pada saat melaksanakan tiga fungsi tadi serta tuntutan-tuntutan dari partai pengusung. Maka idealisme untuk memihak pada rakyat yang dibangun sejak kuliah betul-betul dipertaruhkan pada saat itu.

Para narasumber juga mengaku bahwa seiring bergulirnya otonomi daerah persoalan yang paling krusial di DPRD adalah pada saat perumusan APBD. Bagaimana mempertahankan dana APBD ini teralokasikan untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat. uang rakyat ini tidak sedikit,  Untuk kota Malang APBDnya menurut Subur mencapai 1triliun 225 miliar sementara di kota kediri 700 miliar. Dana ini harus habis dalam satu tahun. Dan beliau mengiyakan bahwa dalam proses ini banyak para anggota DPRD yang terperosok pada praktek yang merugikn negara karena tergiur dengan sejumlah uang yang sejatinya milik rakyat.

Maka tidak heran jika saat ini diberbagai media para anggota dewan yang terhormat ini banyak mendapat kecaman dari masyarakat selaku rakyat yang diwakilinya. Berkaitan dengan melemahnya peran DPRD yang seharusnya sebagai pahlawan rakyat, Jefri memaparkan hasil researchnya bahwa saat ini DPRD memiliki beberapa kelemahan: 1) melupakan vox populi vox day (suara rakyat suara tuhan), 2)Konsep Leidjen is Lidjen sama dengan nol artinya DPRD tidak lagi menempatkan diri sebagai pelayan rakyat, 3)tidak memahami filosofi politik, 4)terjebak politik simbol, 5)budaya politiknya dagang sapi dan paduan suara yang penting ada uang pasti menang melalui voting , 6) lemah kualitasnya.  

Ini adalah bahan yang cukup bagi para mahasiswa calon pemimpin masa depan untuk mulai belajar memperkuat niat dan tekatnya untuk membela kepentingan rakyat, dan proses itu sudah bisa dimulai dari kampus masing-masing dimana dia dipercaya untuk mewakili mahasiswa. Mahasiswa juga harus banyak belajar dari para seniornya yang pada waktu jadi mahasiswa paling keras menentang kebijakan DPRD tetapi setelah berhasil menduduki kursi empuk DPRD lupa dengan penderitaan rakyat. Silau dengan harta dan meraup semua uang raktyat.

Selain itu mahasiswa perlu meningkatkan intesitas peran kontrolnya terhadap DPRD melalui hearing, terjun kemasyarakat, aktif menulis ilmiah dimedia massa terkait efektifitas DPRD di lingkungan masing-masing. Sehingga dengan itu terbentuk suatu kesadaran yang solid untuk secara bersama-sama memperjuangkan nasib rakyat dan menghapus pratek-praktek yang merugikan negara. Jadi sudah saatnya mahasiswa tidak hanya sebagai pengkritik tetapi memilki inisiatif sebagai solusi tandingan untuk kesejahteraan rakyat.